April 8, 2020

Kinerja Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi pada awal 1990-an. Dari tahun 1987 hingga 1996, pertumbuhan PDB Indonesia telah mencapai 7,1% yang merupakan kinerja terbaik selama dekade ini. Situasi ini terutama dipengaruhi oleh deregulasi keuangan pada awal 1980-an yang telah memicu ekspansi besar dalam aliran modal masuk dan pertumbuhan kredit. Namun, ekonomi terus menjadi terlalu panas dan gelembung harga aset muncul pada awal 1990-an yang juga menyebabkan ekonomi Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal.

Pada tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami goncangan besar karena krisis mata uang yang meluas ke krisis perbankan, keuangan, dan ekonomi umum. Sebenarnya, asal mula krisis tidak terutama disebabkan oleh lemahnya kebijakan ekonomi makro, melainkan sistem keuangan yang tidak berkembang dengan baik seperti sektor perbankan yang tidak sehat. Pada intinya, krisis Indonesia adalah krisis perbankan yang disebabkan oleh bank yang terlalu banyak mengambil risiko mata uang asing.

Proses pemulihan ekonomi Indonesia menunjukkan langkah yang lambat karena kompleksitas masalah domestik dari tahun 1997-2000. Ketegangan politik, misalnya, bersama anak muda kolaborasi medan berkah berkontribusi pada ketidakpastian dan menyebabkan program pemulihan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketegangan ini tercermin dari melemahnya nilai tukar rupiah, ekspektasi kenaikan inflasi, dan perlambatan kegiatan ekonomi. Tampaknya meningkatnya ketidakpastian telah berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lambat di Indonesia, meskipun momentum untuk pemulihan sudah ada, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi (4,8 persen) pada tahun 2000 dan kemajuan yang baik dalam reformasi perbankan serta hutang perusahaan restrukturisasi selama tahun berjalan.

Lambatnya proses pemulihan juga disebabkan oleh salah urus kebijakan ekonomi jika terjadi krisis. Di sektor perbankan, misalnya, penutupan bank bangkrut telah menyebabkan bank berjalan dan menyebabkan ekonomi jatuh ke dalam resesi yang mendalam. Selain itu, kebijakan moneter ketat yang selalu menjadi bagian dari respons juga telah menyebabkan masalah dalam investasi dan sektor perbankan karena tingginya suku bunga.

Perbaikan bertahap dari proses pemulihan telah dimulai sejak tahun 2000, tercermin dalam inflasi dan nilai tukar yang stabil, pengurangan rasio utang terhadap PDB dan defisit fiskal yang dapat dikelola dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, Pertumbuhan PDB sebagai representasi dari kinerja ekonomi mencapai 4,9% selama 6 tahun sejak 2000. Di sisi kebijakan, kebijakan fiskal dan moneter selalu menunjukkan konservatif yang cukup. Tingkat inflasi rendah menurut standar negara berkembang, sebagian besar kasus anggaran dikendalikan, dan tingkat utang pemerintah pada umumnya tidak berlebihan. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan komitmen kuat untuk kebijakan ekonomi yang sehat.

Namun, kondisi ekonomi makro yang stabil di Indonesia belum disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat atau berkualitas karena konsumsi tetap menjadi kekuatan pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi. Situasi ini telah diidentifikasi sebagai konsekuensi dari kekakuan sisi penawaran yang juga membuat kebijakan moneter dan fiskal tidak dapat digunakan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, di sektor perbankan, fungsi intermediasi yang berkinerja buruk terus membayangi kinerja industri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir tidak diikuti oleh penurunan signifikan dalam pengangguran dan kemiskinan dan memiliki sedikit pengaruh pada kesenjangan pendapatan kolaborasi medan berkah.

Sebagai lanjutan dari pengantar ini, pengingat dari makalah ini disusun sebagai berikut. Bagian dua mempertimbangkan kinerja ekonomi di Indonesia dari tahun 2000-2006. Bagian tiga mengungkapkan tantangan terbaru terhadap kebijakan ekonomi. Akhirnya, kata penutup disediakan di bagian keempat.

  1. Snap-Shot Kinerja Ekonomi di Indonesia

2.1. Kinerja Ekonomi Indonesia 2000-2006

Perekonomian Indonesia setelah krisis menunjukkan proses pemulihan yang lambat karena kompleksitas masalah domestik. Berdasarkan grafik di bawah ini, tahun-tahun untuk pulih bagi Indonesia adalah 7 tahun, dengan persentase PDB tahunan rata-rata mencapai 4,9% dari 2000-2006. Namun, secara umum, ekonomi Indonesia telah mengalami peningkatan bertahap sejak tahun 2000. Pertumbuhan PDB, misalnya, tetap stabil sekitar 5% dari tahun 2000-2006. Pada tahun 2006, pertumbuhan PDB terutama diperkuat oleh stimulus fiskal dan kinerja ekspor yang kuat yang memitigasi dampak lemahnya daya beli masyarakat. Dianalisa berdasarkan sektor, pertumbuhan paling kuat terjadi di sektor primer dan jasa. Kinerja kedua sektor yang kuat pada gilirannya membantu mendorong pemulihan yang lebih cepat dalam kegiatan ekonomi pada tahun 2006.

Tabel 1

PDB Asia Timur

Rata-rata persentase pertumbuhan tahunan

1987-1996 1997-1999 2000-2006 Tahun untuk pulih

Hong Kong 5.2 -0.8 4.7 3

Indonesia 7.1 -6.4 4.9 7

Korea 8.1 1.0 4.6

Malaysia 9.5 -0.8 4.7 6

Filipina 3.6 1.4 4.6 3

Singapura 9.2 2.8 4.6 2

Taiwan 7.2 5.1 3.3 5

Thailand 9.5 -3.3 5.1 3

Asia Timur * 7.6 0.0 4.5 –

Sumber: IMF, RBA, CEIC

Selain itu, indikator ekonomi makro lainnya juga menunjukkan pergerakan yang stabil dalam 6 tahun terakhir, tercermin dalam inflasi dan nilai tukar yang stabil, pengurangan rasio utang terhadap PDB dan defisit fiskal yang dapat dikelola. Terlepas dari perbaikan dalam kondisi ekonomi makro, investasi dan ekspor, mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tidak mengalami peningkatan yang signifikan sejak krisis 1997. Situasi ini terutama sebagai konsekuensi dari kekakuan sisi penawaran yang juga membuat ketidakefektifan fiskal. dan kebijakan moneter dalam mempengaruhi output ekonomi. Konsekuensi lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir tidak diikuti oleh penurunan yang signifikan dalam pengangguran dan kemiskinan dan hanya berdampak kecil pada perbedaan pendapatan. Aspek spesifik dari kinerja ekonomi dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

Pertumbuhan PDB dan ICOR

(pada perubahan tahunan,%)

Sumber: Bank Indonesia

Meja 2

Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran dari 2003-2005

(pada perubahan tahunan,%)

2003 2004 2005

Kemiskinan 17.4 16.7 16.0

Tingkat pengangguran 9.5 9.41 10.84

2.1.1 Penghasilan, Konsumsi dan Investasi

Sebagai struktur PDB, konsumsi terutama berkontribusi pada bagian terbesar dari PDB. Seperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini, menyumbang 65,4% dari PDB pada tahun 2005, meningkat 3,7% dari tahun 2002. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2000, mencapai 4% pada tahun 2006. Di sisi lain, pangsa pasar domestik pembentukan modal dalam PDB tetap datar pada 22% dari PDB sejak tahun 2002. Ini mencapai persentase tertinggi pada tahun 2003 sebesar 25,3%, tetapi terus menurun menjadi 22,2% pada tahun 2005. Akibatnya, kinerja investasi yang melemah ini terus berdampak pada kualitas pertumbuhan yang stabil di 5%.

Tabel 3

Struktur Permintaan% dari PDB

(dengan harga saat ini)

ITEM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005

Konsumsi pribadi 61.7 61.7 66.1 67.4 67.4 65.4

Konsumsi pemerintah 6.5 6.7 7.1 8.0 8.4 8.2

Pembentukan modal domestik bruto 22.2 22.0 20.9 25.3 23.2 22.2

Ekspor barang dan jasa 41.0 38.2 32.0 30.1 32.1 33.5

Impor barang dan jasa 30.5 30.1 25.8 22.7 27.4 29.2

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan Konsumsi dan Investasi

(pada perubahan tahunan,%)

Sumber: Bank Indonesia

Sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia, Total Factor Productivity (TFP) turun menjadi di bawah 1,0% pada periode 2000-2004, jauh di bawah 3,0% TFP selama periode 1993-1997. Lebih lanjut, ICOR (Incremental Capital to Output Ratio) juga menunjukkan tren tinggi sejak tahun 2003, menunjukkan tanda-tanda buruk efisiensi modal terhadap pertumbuhan. Faktor-faktor ini dikombinasikan untuk menghasilkan kekakuan sisi penawaran, yang menghambat upaya untuk mengejar ekspansi kapasitas ekonomi yang lebih cepat. Kombinasi dari sisi penawaran yang tidak responsif dan sektor rumah tangga yang lebih konsumtif telah membatasi pilihan kebijakan untuk mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih tinggi. Ini karena percepatan pertumbuhan akan diikuti oleh tekanan harga yang lebih kuat. Sebagai aturan, kekakuan sisi penawaran meningkatkan kerentanan ekonomi terhadap guncangan dan juga bertanggung jawab atas kualitas pertumbuhan yang buruk,

2.1.2 Kinerja Keuangan

Sektor perbankan sejak tahun 2002 telah menunjukkan kinerja yang relatif baik, tercermin dalam Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Capital (ROA) dan Capital Adequate Ratio (CAR). Sebaliknya, Non Performing Loans (NPL) menunjukkan kinerja yang memburuk selama 2 tahun terakhir karena restrukturisasi pinjaman perusahaan bermasalah di dua bank milik negara. Ada juga banyak masalah struktural di sektor riil yang membuka jalan bagi praktik kehati-hatian perbankan dalam memainkan peran perantara mereka, terutama dalam penyaluran kredit.

Tabel 4

Indikator Kinerja Bank Umum

2002 2003 2004 2005 2006

LDR (Kredit / Deposit) 49.1 53.7 61.8 64.7 64.7

ROA (%) 1.9 2.5 3.5 2.6 2.6

NPL Gross (%) 8.1 8.2 5.8 8.3 7.0

CAR (%) 22,5 19,4 19,4 19,5 20,5

Sumber: Bank Indonesia

2.1.3 Kerentanan eksternal

Neraca eksternal, yang disebut keseimbangan neraca pembayaran mengacu pada kemampuan penduduk suatu negara untuk membayar dalam transaksi internasional. Secara umum, neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari transaksi ekonomi internasional negara itu baik bersifat lancar maupun modal, dilakukan dalam periode waktu tertentu. Secara umum, neraca pembayaran Indonesia menunjukkan peningkatan yang lebih baik selama 3 tahun terakhir. Seperti dapat dilihat dari tabel 6, persentase Giro terhadap PDB mencapai 2,6 pada tahun 2006, meningkat secara signifikan dari tahun 2004 yang hanya mencapai di bawah 1.

Surplus neraca pembayaran juga menunjukkan bahwa tabungan domestik melebihi investasi domestik. Seperti dapat dilihat pada tabel 5, total tabungan pemerintah dan swasta melebihi total investasi pemerintah dan swasta. Meskipun, pemerintah telah merusak defisit anggaran selama 5 tahun terakhir, kesenjangan dapat diisi oleh tabungan swasta.

Tabel 5

Kesenjangan Investasi-Tabungan

(2001-2006)

ITEM 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006

Pemerintah

Menyimpan Simpanan 1.8 2.6 3.8 3.7 3.0 3.6

Investasi 4.2 3.9 5.5 4.7 3.5 4.6

Defisit / Surplus -2.4 -1.3 -1.7 -1.0 -0.5 -1.0

Pribadi

Menyimpan Simpanan 21.6 20.3 18.9 19.4 20.7 23.0

Investasi 15.0 15.1 13.8 17.7 20.1 19.4

 

Defisit / Surplus 6.6 5.2 5.1 1.6 0.6 0.6 3.7

Total

Menyimpan Simpanan 23.4 22.9 22.7 23.1 23.7 26.6

Investasi 19.2 19.0 19.3 22.4 23.6 24.0

Defisit / Surplus 4.2 3.9 3.4 0.6 0.1 2.6

Nilai Tukar (Rp / $) 10.256 9.318 8.572 8.940 9.713 9.167

Sumber: Bank Indonesia

Dari sisi domestik, daya saing produk non-migas Indonesia – terutama berbasis sumber daya alam – masih tinggi, sementara pengembalian investasi rupiah di pasar keuangan juga menjadi lebih menarik karena faktor risiko membaik. Selain itu, aliran investasi asing langsung (FDI) – terutama di sektor minyak-gas melaporkan peningkatan proporsi untuk menaikkan harga minyak selama tiga tahun terakhir. Perkembangan ekonomi lainnya juga berdampak pada neraca pembayaran pada tahun 2006. Melambatnya pertumbuhan permintaan domestik membendung pertumbuhan impor. Mengingat latar belakang itu, neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus $ 15,0 miliar pada tahun 2006 atau 2,6 yang ditunjukkan oleh persentase dari Rekening Giro / PDB.

Tabel 6

Indikator Kerentanan Eksternal

ITEM 2004 2005 2006

Akun Saat Ini / PDB 0,6 0,1 2.6

Ekspor Barang dan Jasa / PDB 34.3

37.4 33.3

Rasio Layanan Hutang1) 27.1 17.3 24.5

Utang Luar Negeri / PDB 53.9 45.1 33.9

Catatan: 1) Rasio Layanan Utang (DSR) meningkat pada 2006 karena pembayaran utang IMF sebesar $ 7,6 miliar

Sumber: Bank Indonesia

  1. Tantangan Terbaru terhadap Kebijakan Ekonomi

Secara umum, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan peningkatan yang lebih baik, tercermin dalam beberapa indikator ekonomi makro seperti nilai tukar, PDB, dan inflasi. Peningkatan ini juga membuktikan kebijakan makroekonomi yang sehat di Indonesia, khususnya konsistensi bank sentral Indonesia untuk mencapai target inflasi dan stabilitas makroekonomi. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dalam masalah struktural mikro yang membebani pengembangan investasi dan daya saing ekspor. Selain itu, masalah perantara perbankan juga perlu diselesaikan untuk meningkatkan ekspansi ekonomi. Aspek spesifik dari tantangan terkini terhadap kebijakan ekonomi dicakup secara lebih rinci di bawah ini.

 

Tabel 7

Perbandingan Asumsi dan Realisasi

Target Inflasi pada 2006

Variabel 2006

 

Hasil Target

Nilai Tukar (Rp / $) 9,422 – 10,156 9,166

PDB 5% – 5,7% 5,5%

Inflasi Inti 7,2% – 7,5% 6,03%

Inflasi CPI 7% – 10% 6,60%

Sumber: Bank Indonesia

3.1. Kebijakan investasi

Investasi adalah salah satu indikator penting untuk memastikan kualitas kinerja pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan investasi diperlukan untuk menyerap kelebihan pasokan tenaga kerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Namun, kinerja investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah krisis. Mengenai masalah ini, masalah peningkatan pertumbuhan kualitas yang lebih baik adalah kunci keberhasilan. Dengan demikian, pemerintah perlu lebih serius untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk perbaikan iklim investasi dengan dukungan kondisi makro ekonomi yang stabil.

Iklim investasi yang lemah, kualitas infrastruktur yang buruk dan masalah dengan inefisiensi birokrasi telah diidentifikasi sebagai hambatan utama pertumbuhan investasi di Indonesia. Masalah-masalah ini membuat produktivitas dan akumulasi modal rendah, membuat perbaikan ekonomi lamban.

Mencerminkan ini adalah kualitas yang memburuk dan kontribusi modal terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas total faktor rendah (TFP) dan rasio output modal terus meningkat (ICOR). Seiring waktu, kombinasi dari faktor-faktor ini telah menyebabkan kekakuan sisi penawaran yang telah membatasi respons terhadap rangsangan kebijakan. Ini telah mengurangi efektivitas transmisi stimulus kebijakan ekonomi makro ke sektor riil. Sebaliknya, stimulus semacam ini dapat dengan mudah memicu pemanasan berlebih yang cepat dalam perekonomian.

Untuk meningkatkan kinerja investasi, pemerintah harus mengedepankan upaya untuk meminimalkan risiko di sektor bisnis, seperti peningkatan iklim investasi dan pengembangan infrastruktur yang baru. Selain itu, masalah risiko mikro seperti korupsi, birokrasi, prosedur perizinan, peraturan tenaga kerja, ekonomi biaya tinggi dan distorsi pasar juga harus dihilangkan untuk memastikan peningkatan iklim investasi di Indonesia. Strategi-strategi ini secara terus menerus akan menciptakan persepsi yang baik tentang bank dan sektor swasta untuk memenuhi pinjaman dan investasi baru.

Setidaknya ada 3 kebijakan penting untuk menyelesaikan masalah investasi. Yang pertama adalah kebijakan yang didasarkan pada reformasi kelembagaan. Yang kedua adalah kebijakan berdasarkan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga adalah kebijakan berdasarkan restrukturisasi keuangan.

Untuk reformasi kelembagaan, kebijakan ini diharapkan dapat menjawab persepsi ketidakpastian dalam iklim investasi di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan ini harus mencakup perbaikan umum dalam layanan investasi dan harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk tujuan yang terakhir, ini menyangkut reformasi dalam administrasi kepabeanan, perpajakan dan hubungan industri dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah dan koperasi.

Terakhir, untuk merestrukturisasi sistem keuangan, pemerintah perlu meningkatkan fungsi perantara sistem perbankan. Peningkatan peran perbankan dalam dukungan pembiayaan juga merupakan poin penting dalam pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkualitas tinggi. Bank diharapkan untuk mengubah struktur pembiayaan mereka dari pembiayaan konsumen dan penempatan pasar uang ke arah penggunaan yang lebih produktif, seperti modal kerja dan pembiayaan investasi dengan prioritas untuk kegiatan bisnis padat karya. Bank juga perlu menunjukkan kapasitas yang lebih besar untuk mencari peluang pembiayaan baru dan untuk lebih mengenal karakteristik komunitas bisnis.

3.2. Kebijakan daya saing ekspor dan investasi asing langsung (FDI)

Dukungan masa depan dari sektor ekspor akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mempromosikan ekspor manufaktur, yang saat ini masih terhambat oleh rintangan mikro struktural yang merusak daya saing dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dalam lingkungan perdagangan global yang sangat kompetitif. Demikian pula, upaya yang lebih intensif diperlukan untuk membangun ketahanan eksternal dengan menarik volume yang lebih tinggi dari aliran masuk modal jangka panjang untuk Penanaman Modal Asing (FDI), daripada aliran modal portofolio yang cenderung berfluktuasi. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi hanya dapat dicapai dengan dukungan dari ekspansi permintaan domestik yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

3.3. Kebijakan ekonomi makro

Beberapa kebijakan mengenai berbagai bidang termasuk moneter, perbankan dan sistem pembayaran harus disinkronkan dengan arah kebijakan umum. Kebijakan moneter harus konsisten dengan upaya untuk mencapai dan mempertahankan target inflasi yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan perbankan harus mendorong peran bank sebagai lembaga intermediasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan terus memperkuat institusi perbankan. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran harus dirancang untuk mendukung efektivitas kebijakan yang diambil di sektor perbankan dan moneter dengan menyediakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan andal. Ada, setidaknya dua strategi penting umum untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi makro.

Pertama, komitmen dan konsistensi kebijakan adalah elemen penting untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan makroekonomi. Ekonomi terbuka Indonesia sangat rentan terhadap perkembangan ekonomi global. Konsekuensinya, ekonomi Indonesia harus memiliki kemampuan untuk memitigasi berbagai sumber ketidakstabilan. Selain itu, lebih banyak koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal juga diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan ekonomi makro. Kredibilitas yang lebih baik, pada gilirannya, memperkuat ketahanan makroekonomi selaras dengan kepercayaan publik yang dipulihkan dalam manajemen kebijakan makro. Secara holistik, konsistensi kebijakan ekonomi makro dapat menyebabkan inflasi yang lebih rendah dan nilai tukar yang relatif stabil.

Kedua, fungsi dan strategi komunikasi dan diseminasi kebijakan yang jelas dan sehat telah menjadi elemen penting untuk mempengaruhi persepsi pemain ekonomi terhadap prospek ekonomi secara keseluruhan. Sebagai contoh, kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar akan mengembangkan ekspektasi negatif terhadap ekonomi prospektif karena kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi. Kondisi ini akibatnya akan mengurangi pendapatan dan investasi dalam jangka pendek. Mengenai konsekuensi negatif ini, pemerintah harus memiliki strategi untuk berkomunikasi dengan publik untuk mengembalikan kepercayaan bahwa kebijakan moneter yang bias ketat adalah bagian dari upaya untuk mengubah kondisi ekonomi.

  1. Kesimpulan

Perekonomian Indonesia telah menunjukkan peningkatan bertahap sejak tahun 2000. Meskipun pertumbuhan PDB selama 6 enam tahun terakhir, sektor investasi dan ekspor masih mandek membuat masalah meningkatkan pertumbuhan kualitas yang lebih baik sebagai kunci keberhasilan. Dengan demikian, pemerintah perlu lebih serius untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk perbaikan iklim investasi dengan dukungan kondisi makro ekonomi yang stabil.

Di sektor perbankan, bank sentral Indonesia perlu menyelesaikan fungsi intermediasi sektor perbankan yang berkinerja buruk. Peran sektor perbankan sangat penting untuk mendukung kinerja sektor riil. Selain itu, untuk memastikan efektivitas kebijakan ekonomi makro, ada, setidaknya dua strategi penting yang perlu diselesaikan. Pertama, komitmen dan konsistensi kebijakan adalah elemen penting untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan makroekonomi. Kedua, fungsi dan strategi komunikasi dan diseminasi kebijakan yang jelas dan sehat telah menjadi elemen penting untuk mempengaruhi persepsi pemain ekonomi terhadap prospek ekonomi secara keseluruhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *